INSTINGJURNALIS.COM - Proses kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Negara BLUD pada RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Sulsel sudah berjalan hampir satu bulan, namun pihak penyidik Kejaksaan Negeri Bone masih dalam tahap klarifikasi dan membangun kerangka pengumpulan data oleh sejumlah oknum pegawai termasuk Direktur dan satu Kepala Bagian dan wakil direktur di Rumah Sakit Tersebut.
"masih dalam tahap klarifikasi dan kerangka pengumpulan data"ungkap Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bone Heru Susanto.SH.
Terpisah Direktur RSUD Tenriawaru Kab.Bone dr.H.A.Muhammad Syahrir dikabarkan telah diperiksa dan bersama Kepala Bagiannya yakni H.Rustam dan Rostang wakil direktur masing masing bagian program dan PPK serta PPTK.
Saat dikonfirmasi,dua Kepala Bagian dan Direktur RSUD Tneriawaru mengatakan bahwa agar semua persoalan kasus ini lebih jelasnya diserahkan ke Kejaksaan.
"untuk lebih jelasnya silahkan pertanyakan di Kejaksaan saja"ungkap Syahrir.
Terkesan lamban,aparat Penegak Hukum (APH) di Kejaksaan Negeri Bone disinyalir mengalami tekanan hingga profesionalisme dipertanyakan.
Hal tersebut dijelaskan dari sejumlah informasi termasuk pengadu kasus dugaan korupsi tersebut yang mendapatkan tekan dari sejumlah pihak,agar pengadu sebaiknya diam dan agar dapat diatur dengan baik.
"sebaiknya jangan ribut,(red) dan pengadu menjawab "sebaiknya tidak usah kesaya untuk diamankan,amankan dulu Kejaksaan"Meniru bahasa penekan, "kejaksaan kami sudah aman,yang jelas kamu tidak ribut (red)..beber salah satu sumber yang enggan dimediakan namanya.
Hal ini cukup gamblang diungkap narasumber saat upaya investigasi dilakukan instingjurnalis.
Sebelumnya salah satu sumber terpercaya yang merupakan pegawai RSUD Bone sendiri yang enggan disebutkan mengatakan, jika hampir setiap tahun RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone merecanakan belanja pengadaan alat kesehatan dengan jumlah pantastis (milliaran Rupiah).
Menurutnya, setiap proyek pengadaan alkes akan menerima keuntungan yang cukup besar dari pengelolaan anggaran tersebut baik itu ke pihak ketiga ataupun pihak direksi sendiri.
"Hampir setiap tahun itu ada perencanaan pengadaan alkes di RSUD, baik jenis alat elektronik atau manual dan itupun jenis dan merknya seperti siemens, karena disitu Pimpro dan Petinggi (RSUD) dapat untung dari pihak ketiga" ungkapnya.
Kemudian dijelasakan bahwa begitu banyak yang janggal sebenarnya dalam pengelolaan anggaran di di RSUD Bone,disebutkan bahwa jangankan bentuk pengadaan Alkes,juga pengadaan oksigen Di Rumah Sakit H20, jenis oksigen yang digunakan umumnya adalah oksigen terkompresi dalam tabung (silinder) dan oksigen cair juga ikut di mark-up.
"jangankan pengadaan alkes, saya kadang berikan nesehat sesama teman di RSUD bilang hati-hati, karena itu saja pengadaan oksigen kadang pesan 30 tabung yang tercatat dan dipertanggung jawabkan kadang hanya 40 tabung, dan hampir begitu terus kondisinya lihat saja gaya hidup Pak Dir, hedon bahkan nyawer dengan jutaan Rupiah terhadap orang lain kadang disalah satu acara" jelasnya sembari tertawa kecut.
Setelah sebelumnya terhimpunnya informasi tersebut kembali sejumlah pihak pegwai RSUD Tenriawaru yang menjelaskan bahwa dugaan korupsi diinternalnya hampir terjadi setiap tahunnya,dia mencontohkan.
Belanja modal hingga puluhan miliar setiap tahunnya baik menggunakan dana internal RSUD buat belanja Alkes pakai habis dan non pakai habis itu disinyalir dipermainkan dengan pihak kontrak perusahaan pengadaan obat khususnya.
Dimana disinyalir setiap belanja alkes pakai habis seperti obat obatan itu diduga kerja sama dengan pihak ketiga untuk up harga agar pihak RSUD dapat keuntungan.
"contohnya begini,kita kontrak dengan perusahaan obat dan untuk mendapatkan selisih harga itu biasanya beli obat yang jangka waktu kadaluarsanya hampir habis,meskipun sama merk kita tetapkan nota seharga yang sama,tetapi kita pilih waktu kadaluarsanya yang dekat habis agar dapat harga murah meskipun merk dan jenis obatnya sama"ungkap salah satu pegawai RSUD yang tak mau dimediakan namanya.
Menanggapi hal tersebut aktivis hukum Andi Asrul Amri.SH.MH menegaskan bahwa tidak ada alasan jila pihak APH tidak menindak lanjuti dengan seius kasus tersebut karena semua modus penyimpangan sudah terbeberkan dipublik.
"kami berharap agar terbuka dan tegas untuk pihak penyidik dalam kasus tersebut,karena ini berpotensi menimbulkan riak yang paling merusak citra penegakan hukum di Bone"ungkapnya.
Penulis : Lukman Sardy
Editor : INSTING JURNALIS
- SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
- BERLANGGANAN DI CHANNEL WHATSAPP
Komentar0