INSTINGJURNALIS.COM - Proyek pembangunan kantor cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) berlantai 3 di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang dikerjakan oleh PT. Inti Indah dengan Konsultan Pengawas PT. Rekayasa Inovasi Indonesia, kini diduga kuat menjadi skandal besar.
Pernyataan pihak BRI yang mengklaim penggunaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terbukti bohong.
Fakta mengejutkan terungkap dalam pertemuan di ruangan Kepala PTSP Sinjai, di mana Dinas Lingkungan Hidup dengan tegas menyatakan bahwa proyek tersebut hanya menggunakan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). "Pembangunan gedung BRI Sinjai menggunakan SPPL," ujar salah satu pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sinjai dalam pertemuan tersebut.
Dedi Irawan menjelaskan bahwa kontradiksi ini memicu kecurigaan adanya upaya manipulasi dan penggelembungan anggaran secara sistematis.
"Ini bukan sekadar ketidaksesuaian, ini kebohongan publik! Apakah BRI sengaja menipu masyarakat dan pemerintah?" ujar seorang aktivis lingkungan dengan nada geram.
Dugaan praktik "nakal" ini semakin diperkuat dengan temuan di lapangan. Tiang pancang dilaporkan dipotong secara brutal karena tidak mampu mencapai kedalaman sesuai spesifikasi. Material pasir yang didatangkan dari Pinrang dan Kabupaten Bone pun diduga kuat tidak memenuhi standar kualitas.
Kepala Cabang BRI Sinjai, H. Dandi, tetap bersikukuh bahwa proyek ini menggunakan AMDAL. "Pembangunan kantor BRI ini menggunakan AMDAL," katanya dengan nada meyakinkan. Namun, fakta di lapangan membuktikan sebaliknya.
Pihak kontraktor, yang terkesan cuci tangan, menyatakan bahwa semua perizinan diurus oleh kantor cabang BRI. Mereka juga berdalih menggunakan material dari luar daerah karena kualitas pasir lokal yang buruk.
"Semua perizinan diurus oleh kantor cabang. Terkait material, kita ambil dari daerah lain yang memiliki izin tambang dan kualitas pasir di Sinjai bercampur lumpur," ungkapnya.
Proyek yang dijadwalkan selesai pada Desember 2025 ini kini menjadi aib bagi BRI. Masyarakat Sinjai menuntut keadilan dan transparansi.
"BRI harus bertanggung jawab penuh! Ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi masalah integritas!" seru seorang tokoh masyarakat dengan nada tegas.
Penulis : Lukman Sardy
Editor : INSTING JURNALIS
- SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
- BERLANGGANAN DI CHANNEL WHATSAPP
Komentar0