INSTINGJURNALIS.COM - Sebelumnya sejumlah OPD jajaran Pemerintah Kabupaten Wajo diduga mobilisasi Aparatur Sipil Negara untuk berkapanye memenangkan salah satu pasangan calon Bupati Amran (Pammase) Incumben,kini viral dimedsos percakapan mirip nama Kepala Dinas Kesehatan Wajo serukan bersatu untuk memenangkan Incumbent di Sengkang.
Terdapat atas percakapan dalam group WA yang mengatas namakan komunitas PERWOSI 2022-2026 yang diduga keras Dr. drg. Hj. Armin, M. Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo dengan komunikasi verbalnya mengatakan "mari kita bersatu lanjutkan'kemudian tag gambar pasangan calon Bupati Wajo no urut 02 Pammase (incumbent)
Perilaku sejumlah ASN di Kab.Wajo semakin beringas dan fulgar melabrak perundang undangan yang diatur melalui peraturan netralitas ASN dalam momentum politik.
Samsul rijal menilai bahwa karena diduga adanya keberpihakan pihak Bawaslu di Kabupaten Wajo atau lemah dalam penegakan aturan yang diamanahkan sehingga tidak memeberikan efek warning terhadap sikap netralitas ASN di Wajo.
"inilah efek dari kelemahannya pigak Bawaslu Wajo,patut dicurigai jika oknum yang ada dalam lembaga bawaslu berpihak ke incumbent salah satu paslon yang ikut bertarung"ungkapnya.
Sebelumnya berbagai fakta lapangan yang diduga keras langgar aturan netralitas ASN di Pulkada Wajo seperti,Oknum Camat ikut kampanye,pegawai Dinas Pendidikan status kabid yang diduga intervensi kegiatan mengumpulkan dana buat belanja baju seragam kampanye,serta Dishub melalui Kepala Dinasnya yang diduga menekan pedagang di pusat pasaran dan kali ini fulgarisasi seorang Kepala Dinas Kesehatan Wajo serukan memenangkan paslon Pammase.
"inilah salah satu pemicu mengakibatkan ketidak kondusifnya suasana sosial politik di Kabupaten Wajo sehingga masuk zona merah rawan terjadinya konflik sosial berkepanjangan dalam pilkada,selain itu pemicu utama adalah lemahnya penegakan dan pengawasan oleh Bawaslu"ungkapnya.
Baru baru ini diketahui bantuan Pemerintah pusat itu sudah diprogramkan jauh sebelum momentum Pilkada digelar,hanya saja dikhawatirkan bantuan Pemerintah Pusat itu tidak tepat sasaran pembagiannya kepada masyarakat Patila,karena khawatir dijadikan jualan politik di Daerah tersebut dan hanya menciptakan konflik sosial ditengah masyarakat Wajo.
Ketua Bawaslu Wajo Andi.Hasnadi berusaha ditemui,dirinya berusaha mengelak tak ingin member ikan tanggapan terkait dengan tanggung jawabnya setelah berita ini diturunkan.
Penulis : Lukman sardy
Editor : INSTING JURNALIS
- SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
- BERLANGGANAN DI CHANNEL WHATSAPP
Komentar0