INSTINGJURNALIS.COM - Tercatat kurang lebih dua bulan lagi pilkada Kabupaten Bone akan dihelat,namun sayang hingga hari ini anggaran Pilkada Kabupaten Bone belum cair sepenuhnya,dihawatirkan proses berjalannya pemilihan kepala Daerah akan mengalami hambatan.
Jauh sebelumnya jatah Dana Hibah Pilkada Bone diduga bermasalah sehingga menjadi polemik sehingga menimbulkan asumsi negatif dari berbagai pihak,sedangkan Penetapan Kandidat Calon Bupati digelar pada tanggal 22 September 2024,sedangkan Hari pencoblosan ditetapkan pada 27 November 2024.
Sebelumnya KPU Bne mengeluhkan dana hibah dari Pemkab Bone baru ditransfer sebesar Rp 25 miliar dari total Rp 63 miliar. Kondisi ini menyebabkan KPU kesulitan menjalankan program dan tahapan Pilkada Bone 2024.
"Total anggaran Rp 63 miliar, baru 40 persen atau sekitar Rp 25 miliar sudah masuk. Sisanya yang 60 persen atau sekitar Rp 38 miliar belum cair," ujar Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin sebelum dirinya dilaporkan ke DKPP karena diduga berafiliasi kepeserta politik tertentu.
Saat itu Yusran Ketua KPUD Kab.Bone mengatakan, anggaran Pilkada dicairkan secara bertahap mulai tahun 2023 sebanyak 40%, kemudian tahun 2024 60%. Jika merujuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah seharusnya dicairkan beberapa bulan lalu,namun hingga sekarang belum juga cair.
Dikonfirmasi terpisah Sekretaris keuangan KPUD Bone Resmiati yang sedang Dinas luar enggan berkomentar terkait proses anggaran pilkada Bone,memilih agar menghubungi kasubag keungannya.
Tak lama berselang Kasubag Keuangan KPUD Bone Agusalim sedikit menjelaskan bahwa dana hibah Pilkada Bone dari sisa 60% kemarin baru masuk 10 Miliar dan masih banyak sisa 50% belum masuk sedangkan Pilkada Bone masih terus berproses.
"iyye,sebelumnya cair 40% kemudian beberapa bulan lagi sisa 60%nya baru masuk 10 Miliar dan diperkirakan sisa 50% atau kekantorki saja besok ketemu bendahara agar jelas"tuturnya ramah.
Alokasi dana untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing pemerintah daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran yang dialokasikan Pemda dari APBD itu bentuknya dalam sebuah hibah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam paparannya, realisasi anggaran dari pemerintah daerah dalam bentuk hibah itu telah mencapai 97% sampai 23 Agustus 2024.
"Dari daerah-daerah yang sudah mampu membayar Pilkada ini Rp 37,52 triliun. (Realisasi) Dilakukan hibah APBD ke KPU dan Bawaslu Rp 36,61 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada di seluruh daerah," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komite IV DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).
Menanggapi hal tersebut Muh.Saleh angkat bicara dan mencurigai adanya kesalahan kebijakan anggaran yang terjadi di Internal Pemda Bone sehingga anggaran hibah yang diperuntukkan Pilkada Bone lambat.
"ini saya curiga karena tidak masuk diakal jika anggaran Hibah untuk pilkada belum disiapkan seutuhnya sebelumnya bisa jadi ada yang memanfaatkan anggaran tersebut untuk digunakan kekegiatan lain untuk kepentingan kelompok"ungkapnya.
Penulis : Lukman Sardy
Editor : INSTING JURNALIS
- SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
- BERLANGGANAN DI CHANNEL WHATSAPP
Komentar0