.jpeg)
INSTINGJURNALIS.COM [ADS] - Anggota DPRD Sinjai dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Muhammad Wahyu kembali mempertanyakan kondisi keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Sinjai yang sudah beberapa bulan tersendat.
Ia menyampaikan bahwa seluruh kegiatan yang ada di OPD baik kegiatan fisik dan non fisik, bahkan upah kerja tenaga honorer maupun gaji Kepala Desa belum dibayarkan.
Bahkan pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) triwulan ketiga masih ada saja yang belum terbayarkan hingga akhir bulan Oktober.
Olehnya itu, Muhammad Wahyu meminta kepada Pimpinan DPRD agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mempertanyakan apa yang sedang terjadi di Kabupaten Sinjai, terkhusus keuangan daerah yang tersendat.
"Kita kasihan dengan OPD yang kegiatan rutinnya tersendat bahkan tenaga honorernya yang belum dibayarkan upahnya. Ada yang sampai 5 bulan, belum cair juga," ucapnya.
Lebih lanjut, Muhammad Wahyu memberikan contoh seperti Dinas Perhubungan yang mempunyai kegiatan terkait lampu jalan, namun karena kondisi keuangan tersendat mengharuskan kegiatannya juga ikut tersendat.
Lain halnya di OPD lain, dimana honorer belum menerima upah kerja. Padahal sudah dianggarkan hingga akhir tahun 2023.
"Saya berharap Pimpinan DPRD segera membentuk Pansus agar kondisi keuangan dapat kembali secara normal dan ini juga bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk melihat apa yang sedang terjadi pada pengelolaan kegiatan ini," tandasnya.
Ia mengaku mempertanyakan hal tersebut lantaran dari hasil sharing kepada sesama Anggota DPRD dari Kabupaten lain tidak terjadi hal demikian.
"Hal itu yang mau kita ketahui mengapa terjadi demikian di daerah kita. Makanya saya meminta agar segera dibentuk Pansus" tambahnya. (*)
SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
ATAU BERLANGGANAN DI TELEGRAM
Komentar0