Rizal Effendy
INSTINGJURNALIS.Com--Puluhan pejabat di Kabupaten Sinjai diperiksa Dirkrimsus Polda Sulsel. Mereka dimintai keterangan terkait sejumlah proyek dan pembangunan infrastruktur pada anggaran berbagai tahun kerja yang berjumlah miliyaran rupiah yang bersumber dari DAK. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada minggu lalu, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asapa.
Diketahui, dalam pemeriksaan puluhan pejabat Sinjai beserta sejumlah kontraktornya itu sempat melahirkan opini buruk. Dalam penelusuran, media Instingjurnalis.com, mencium aroma bagi-bagi jatah dalam proses tender serta beberapa kontraktor merasa resah.
Modusnya, sebelum pekerjaan dilakukan akan ada kesepakatan nilai setoran atau fee dengan berbagai jumlah sesuai kontrak anggaran. Bahkan, opini juga berkembang diduga ada upaya untuk membungkam penyidik Polda Sulsel untuk tidak melanjutkan proses kasus tersebut.
Andi Jefrianto selaku Kepala Dinas Pendidikan setempat diminta memberikan keterangan salah satu pembangunan sekolah dengan menggunakan DAK. Dimana dalam proyek itu diduga adanya penyetoran fee yang sudah dipatok sebelumnya.
Kadis Pendidikan Sinjai, Andi Jefrianto Asapa yang dikonfirmasi mengenai pemeriksaan itu, mengaku bahwa dirinya dimintai keterangannya terkait realisasi fisik dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan sejumlah infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sinjai. Namun, dirinya mengaku telah memberikan keterangan dan dokumen kontrak kepada penyidik.
"Diminta keterangan terkait realisasi fisik DAK tahun 2021 dan semua PPK sudah memberikan keterangan dan dokumen kontrak," kata Andi Jefrianto pada keterangan sebelumnya.
Kepala Dinas Pariwisata Yuhadi, ia membenarkan sejumlah pejabat di Kabupaten Sinjai telah diambil keterangannya terkait sejumlah proyek yang berbeda.
"Anggaran tahun 2020 pembangunan wisata tongke-tongke,kami sudah memberikan keterangan kepada penyidik polda sulsel"ungkap Kepala dinas pariwisata Yuhadi.
Polda Bungkam
Sementara itu, Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Widony Fedri yang dikonfirmasi hingga saat ini belum memberikan jawaban. Instingjurnalis.com telah melakukan berbagai upaya termasuk pesan WatshAap hingga panggilan telepon tidak memberikan respon.
Aktivis Hukum, Muh Riswandi angkat bicara terkait persoalan itu, dirinya meminta kepada Polda Sulsel untuk terbuka terkait pemeriksaan sejumlah pejabat tinggi Sinjai itu. Menurutnya, program Presisi yang diluncurkan Kapolri juga harus diikuti dengan tranparansi.
"Program ini kami harapkan diikuti pula dengan transparansi dan pentingnya keterbukaan Polri demi meningkatkan kepercayaan publik. Ia menjelaskan transparansi Polri bisa dengan cara memudahkan publik mengakses informasi," katanya.
Di sisi lain katanya, keterbukaan Polda Sulsel terkait kasus ini menutup kemungkinan terjadinya asumsi liat di publik. "Ini sebenarnya yang harus dihindari, asumsi liar bisa saja keluar jika sampai hari ini Polda belum memberikan keterangan," tambahnya.
Sebelumnya, Sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai diperiksa Dirkrimsus Polda Sulawesi-selatan. Mereka diduga melakukan penyimpangan sejumlah proyek dan proses tender pembangunan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para pejabat diperiksa diantaranya, Kabag ULP, Dinas Kesehatan, RSUD Sinjai, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Dinas perdagangan serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
Tak hanya itu, selain beberapa pejabat yang diperiksa sejumlah kontraktor juga ikut dimintai keterangan. Mereka diduga melakukan penyimpangan di sejumlah kegiatan proyek sekolah yang menggunakan anggaran negara DAK dan selain itu diktahui sebelumnya bahwa adanya dugaan menyimpang dalam penggunaan anggaran tersebut.
Komentar0