 |
| Ilustrasi |
INSTINGJURNALIS.com - Ironis, data pengangguran Provinsi Banten berada di posisi buncit. Dan yang lebih mengherankan lagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan penyumbang terbesar bagi penganggguran di Banten.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang dihadiri pula Direktur Pembinaan Ilmu Pendidikan Menengah dan Kebutuhan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Kantor Wali Kota Tangerang, Senin (9/12/2019).
“Berarti ada kesalahan atau tidak ada pemantauan dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten. Jadi menurut saya ini merupakan sesuatu yang kontraproduktif, tidak berbanding lurus dengan yang ada di Provinsi Banten,” papar Anggota Dewan daerah pemilihan (dapil) Banten 1 itu.
Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih itu, terungkap bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten pada Agustus 2019 sebesar 8,11 persen. Angka tersebut menjadikan Banten menempati posisi tertinggi angka pengangguran di Indonesia.
Ia mengharapkan ada langkah cepat dari Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dan pelaku industri. “Panggil mereka (pelaku industri), tanyakan apa yang dibutuhkan. Jangan sampai lulusan SMK yang punya skill, kemudian hanya dijadikan sebagai buruh saja yang tidak ada kaitannya dengan keterampilan atau skill yang dimiliki mereka (lulusan SMK)”, tegasnya.
Selain itu, menurutnya harus ada solusi konkret dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota agar Banten ini tidak lagi berada di zona merah. Dan yang harus diperhatikan ketikan membangun sekolah baru harus disesuaikan dengan kebutuhan.
[CUT]
“Saya sebagai (wakil rakyat) daerah pemilihan Banten, merasa malu. Kita berharap dan mengimbau bahwa harus ada langkah konkrit dari Gubernur Provinsi Banten, kalau dia menggalakkan dan sedang giat-giatnya membangun sekolah baru, harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jangan menghambur-hamburkan uang. Kalau sekolah banyak tapi kompetensi tidak ada, sama saja bohong. Lulusannya tidak bersaing juga sama saja bohong. Menciptakan pengangguran baru kalau begitu,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, sesuai dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, pendidikan vokasi menjadi pendidikan tulang punggung ke depan. Ia menambahkan, Komisi X DPR RI dalam pertemuan tersebut menginginkan ada presentase yang jelas antara praktek dan teori itu harus banyak praktek. Sementara banyak sekolah-sekolah di tingkat SMK ini tidak punya alat praktek yang cukup.
“Ini juga menjadi masalah baru lagi, apakah memang ini akan kita diamkan terus menerus, tidak akan menyelesaikan masalah. Kami berharap nanti pada saat rapat dengan Kementerian Pendidikan akan kita sampaikan kenyataan yang ada di lapangan seperti ini. Kita berharap ada langkah konkrit dari Kementerian Pendidikan terkait pendidikan SMK yaitu ada dua,” imbuh Zamroni.
Pertama, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, kurikulum harus up to date sesuai dengan yang dibutuhkan dengan dunia industri. Sering alat praktek yang digunakan sudah tua, ketika diterapkan di industri tidak cocok sudah ketinggalan. Kedua, terkait dengan kesempatan.
“Kami berharap ada koordinasi secara menyeluruh dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota terkait hal ini, sehingga Kementerian Pendidikan di Pusat itu bisa menangkap permasalahannya dengan jelas dan tidak gambling. Jadi tidak melihat masalah dari atas, tapi bottom up, harus dari bawah,” jelas Zamroni.
Sementara itu saat pertemuan, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten M. Yusuf memberikan alasan terkait masalah pengangguran ini, bahwa ada ketidakcocokan antara skill lulusan SMK dengan yang dibutuhkan sektor industri. Ia juga menyampaikan, walaupun pengangguran di Provinsi Banten menempati posisi kedua, namun tingkat kemiskinan di Provinsi Banten menurun. (*)
Editor : Satria