 |
| Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Foto/Ist |
INSTINGJURNALIS.com, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, memberikan tanggapan atas timbulnya pro dan kontra terhadap kehadiran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Salah satunya, tim ini dikritisi karena dianggap melebihi apa yang menjadi kewenangannya.
"Saya kira harus kita pahami, kedudukan TP2D sangat membantu sebenarnya, coba, pertama bagaimana kita mengefisienkan (anggaran)," kata Nurdin Abdullah saat ditemui di Hotel The Rinra, Jalan Metro Tanjung Bunga, Jumat (2/11/2018) kemarin dilansir laman Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel.
Karena melalui tim ini, visi yang dibawa adalah bagaimana meningkatkan belanja modal. Caranya, dengan melakukan penyisiran pada belanja-belanja yang tidak prioritas.
"Tentu kita harus menyisir belanja-belanja yang tidak prioritas, jadi saya pikir ini harus dipahami," jelasnya.
Orang-orang yang tergabungpun, sebutnya, adalah orang-orang pilihan yang memiliki integritas, kontribusi yang mereka berikan besar untuk Sulsel. Jika ada masukan juga menjadi pembenahan.
"Jadi saya pikir harus dipahami kehadiran TP2D ini. Orang TP2D berintegritas. Kalau mau dilihat tidak sebanding apa yang kita berikan kepada mereka, dengan apa yang disumbangkan untuk Pemprov. Jadi saya lihat personal saja itu. Bukan keseluruhan institusi TP2D," ujar Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.
[CUT]
Terkait bergulirnya wacana interpelasi dari sejumlah fraksi di DPRD Sulsel terkait keberadaan tim ini, Nurdin Abdullah menanyakan alasannya.
"Kalau itu diinterpelasi dari sisi mana kelemahannya, dari sisi mana nggak ada, mereka kerja ikhlas untuk Sulsel," ujarnya.
Saat ditanya oleh sejumlah awak media, apa sumbangan yang telah mereka berikan. Nurdin Abdullah memaparkan, justru sumbangan mereka sudah ada dan ril, walaupun sekarang belum bisa dilihat hasilnya karena masih dalam tahap rancangan.
Menurutnya, hasilnya baru akan nampak di tahun 2019.
"Kalau sekarang mengambil kesimpulan di usianya yang belum cukup dua bulan, dinilai masih terlalu prematur. Hasilnya, dalam bentuk karya, misalnya, pembangunan jalan yang menjadi bagian tanggung jawab provinsi akan diselesaikan, pembangunan rest area, rumah sakit," tuturnya.
Untuk membangun ini, tambahnya, maka harus dilakukan efisiensi. Dan ini yang terus didorong. Tantangan dan kebutuhan dari tahun ke tahun pun terus meningkat.
[CUT]
Kehadiran mereka dibutuhkan, apalagi mereka dari kalangan dunia kampus yang dianggap sangat detail.
"Sementara, kita kadang di birokrat itu bertanya mengapa terlalu detail, kenapa mencampuri urusan begitu. Jadi ini proses penyesuaian," ujarnya.
Ia menyebutkan, tim ini diperlukan kehadirannya di masa transisi. "Karena masa transisi, supaya ada mengkomunikasikan dengan OPD. Gubernur cuma satu, Wagub satu, tentu harus dibantu. Jadi saya minta tim OPD ini bersabar dulu, tunggu hasilnya," pungkasnya.
Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah - Andi Sudirman Sulaiman yang saat ini belum genap 100 hari, namun sudah dibayangi ancaman hak interpelasi DPRD.
[CUT]
Pasalnya, DPRD geram dengan tingkah Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang dianggap telah mengambil alih kewenangan gubernur, wakil gubernur dan kepala dinas. Bahkan dinilai rentan menimbulkan konflik di internal birokrasi pemerintahan dan pihak legislatif.
Anggota DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga, mengatakan keberadaan TP2D akan menjadi kendala jika terlalu jauh memasuki wilayah teknis pemerintahan.
“Sebenarnya di satu sisi ada bagusnya menjadi sarana pak Gubernur, tapi akan menjadi kendala jika dia (TP2D) terlalu jauh memasuki wilayah teknis yang sebenarnya tidak menjadi areanya,” tegas Fachruddin saat dikonfirmasi, Kamis (1/11/2018) dikutip dari Gosulsel.com.
Keberadaan TP2D memang menjadi ancaman pemerintahan, lantaran baru-baru saja dibentuk sudah menimbulkan polemik di internal pemerintahan. (*)
Editor : Ardy