Menurut pedagang, anggaran sebesar itu tidak sebanding dengan hasil pekerjaan pihak pelaksana (kontraktor). Pasalnya, material yang di gunakan untuk pembuatan lapak-lapak pedagang tersebut tidak berkualitas dan berkesan asal jadi. Malah justru kata pedagang lapaknya tidak aman.
"Ya, tentu tidak masuk akal lah pak, cuman seng biasa, balok pun dari kayu kualitas rendah,"kata Udin, pedagang sekitar. Sabtu (6/8/2017).
Bukan hanya itu, dia kesal lantaran pengelola pasar kini memungut biaya retribusi terlalu tinggi. Dari Rp2000 naik menjadi Rp.3000.
"Retribusi naik Pak, sementara tempatnya tidak memadai. Tidak aman,"kesalnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, indikasi markup anggaran pembangunan Pasar darurat Sumpang mencuak setelah adanya informasi warga yang menilai lapak sementara yang disediakan selama pasar utama di kerja tersebut, tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Sejumlah Aktifis anti korupsi di Parepare justru melihat kejanggalan lain. Mereka mengindikasi terjadi tindak pidana korupsi di dalamnya sehingga mendesak aparat hukum turun melakukan penyelidikan.
Pihak Kejaksaan melalui Kasi Pidsus, Hasbi Saleh langsung merespon hal itu. Dia mengaku akan berkoordinasi dulu dengan Kasi Intelejen Kejaksaan.
"Kami koordinasi dulu dengan Kasi Intel lalu turun ke lokasi untuk mengumpulkan bahan keterangan. Ya, kita akan tindak lanjuti persoalan ini,"tutur Hasbi.
Ditempat lain, baik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun rekanan proyek dari (CV Rama) justru membantah hal tersebut.
Kedua pihak tersebut rupanya sepakat mengklaim proyek tersebut sudah sesuai kontrak dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
"Tidak ada itu markup disitu (pasar darurat-red). Semua sudah sesuai dalam kontrak. Bahan materilanya pun demikian, sama dengan yang tercantum di RAB,"pintah Syamsul, rekanan proyek.
Penulis : Dika
Editor : Alhaj